Berita Terkini

Kota Banjar, 10 Juni 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh CPNS Tahun 2024 yang saat ini bertugas di lingkungan KPU Kota Banjar, yang telah menghasilkan esai-esai inspiratif dan berkualitas dalam rangkaian kegiatan Orientasi Tugas (Ortug) CPNS KPU se-Jawa Barat. Kegiatan Ortug merupakan bagian penting dari proses pembekalan bagi CPNS, yang bertujuan membangun pemahaman mendalam tentang peran KPU dalam penyelenggaraan demokrasi, sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya kerja, integritas, dan profesionalisme yang akan menjadi fondasi dalam perjalanan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam kegiatan ini, seluruh CPNS diminta untuk menulis esai yang merefleksikan pemahaman mereka tentang demokrasi, nilai-nilai ASN, serta harapan dan kontribusi pribadi bagi kemajuan KPU. Dengan penuh dedikasi, CPNS KPU Kota Banjar menuangkan ide-ide segar dan refleksi yang mendalam, yang diapresiasi sebagai esai-esai terbaik di lingkungan KPU Kota Banjar. Dalam rangkaian kegiatan Orientasi Tugas (Ortug) CPNS Tahun 2024, para CPNS yang kini bertugas di KPU Kota Banjar telah menghasilkan esai-esai inspiratif yang mencerminkan pemahaman mereka yang mendalam terhadap peran dan tanggung jawab sebagai ASN KPU. Melalui berbagai perspektif, seluruh esai menyoroti pentingnya profesionalisme, disiplin, tanggung jawab, etika kerja, serta komitmen menjaga integritas dan marwah demokrasi. Semangat yang terpancar dalam tulisan-tulisan tersebut menjadi cerminan kesiapan CPNS KPU Kota Banjar untuk berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya. Dimas Agung Nurulfalah Ortug menjadi gerbang penting bagi CPNS untuk memahami peran besar KPU dalam menjaga marwah demokrasi. Dengan bekal semangat, komitmen, dan integritas, CPNS siap berkontribusi menjaga suara rakyat dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Tautan: Dari Orientasi Tugas Menuju Pengabdian: Komitmen CPNS KPU dalam Menjaga Demokrasi   Fidhina Fina Dalila Menjadi ASN KPU adalah amanah besar yang menuntut integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam menjaga proses demokrasi. Dengan tekad yang kuat, CPNS siap menghadapi tantangan dan memastikan kepercayaan publik terhadap pemilu tetap terjaga. Tautan: Menjadi ASN KPU: Tanggung Jawab, Tantangan, dan Tekad Kami   Meilisya Beby Triyana Disiplin, tanggung jawab, dan etika menjadi landasan penting dalam membangun profesionalisme ASN di KPU. Melalui implementasi nilai-nilai ini, ASN dapat menjalankan tugas secara optimal dan menjaga kepercayaan publik terhadap KPU. Tautan: Membangun Profesionalisme Sejak Dini di KPU Jawa Barat (Meilisya)   Rasyid Maulid Majid Profesionalisme sejak dini dengan mengedepankan disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja adalah kunci menjaga kredibilitas KPU sebagai pilar demokrasi. Dengan semangat ini, CPNS siap menjadi bagian dari penyelenggara pemilu yang transparan dan berintegritas. Tautan: Membangun Profesionalisme Sejak Dini di KPU Jawa Barat: Kiat-Kiat Penting Sejak Awal!   Rofi Abdillah Integritas dan profesionalisme merupakan fondasi utama bagi insan KPU dalam menjalankan amanah demokrasi. Dengan dedikasi penuh, CPNS berkomitmen mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan dipercaya publik. Tautan: Membangun Profesionalisme Sejak Dini di KPU Jawa Barat (Rofi)   Yodi Alvisyha Anugrah Putra Membangun profesionalisme ASN sejak awal penugasan akan memperkuat integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dengan menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja, KPU Jawa Barat siap menghadirkan pemilu yang adil dan transparan. Tautan: Membangun Profesionalisme Sejak Dini di KPU Jawa Barat (Yodi) CPNS KPU Kota Banjar sedang melaksanakan orientasi tugas di KPU Provinsi Jawa Barat. (KPU Kota Banjar/CPNS) Melalui esai-esai yang telah ditulis, para CPNS KPU Kota Banjar tidak hanya menunjukkan kapasitas intelektual dan pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menegaskan tekad dan komitmen mereka untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. KPU Kota Banjar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas semangat, dedikasi, dan gagasan-gagasan segar yang ditampilkan, serta berharap semangat ini terus terjaga dalam setiap langkah pengabdian mereka demi memperkuat kepercayaan publik dan kualitas demokrasi di Kota Banjar maupun di tingkat nasional.

Kota Banjar, 2 Juni 2025 – Dalam suasana pagi yang tenang dan penuh semangat kebangsaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di halaman kantor KPU Kota Banjar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas KPU RI Nomor 1797/PK.02.1-SD/04/2025 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPU di berbagai tingkatan untuk turut serta memperingati momen bersejarah ini. Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis, bertindak sebagai pembina upacara. (KPU Kota Banjar/Ricky Utama) Upacara dilaksanakan secara sederhana namun penuh makna, dengan tetap menjunjung nilai-nilai nasionalisme dan kedisiplinan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Banjar, para pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Banjar. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis, yang dalam amanatnya menyampaikan pesan penting tentang arti dan peran strategis Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta landasan ideologis dalam membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas. "Pancasila adalah jantung dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penyelenggara pemilu, kita tidak hanya bekerja untuk memastikan tahapan berjalan sesuai regulasi, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita," ungkap beliau dalam amanatnya. Rangkaian upacara dimulai tepat pukul 07.00 WIB, diawali dengan pegnhormatan kepada bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diakhiri dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas karunia persatuan dan kemerdekaan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni menjadi saat yang tepat untuk memperkokoh semangat nasionalisme dan integritas dalam bekerja, terutama di tengah dinamika sosial-politik dan persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang masih berlangsung. Upacara berlangsung dengan khidmat di pagi hari. (KPU Kota Banjar/Ricky Utama) Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah fondasi utama yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi KPU, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta dalam membangun partisipasi masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, KPU Kota Banjar meneguhkan komitmennya untuk terus menjaga profesionalitas, netralitas, dan integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta menjadi garda terdepan dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

Kota Banjar, 23 Mei 2025 – Tujuh pegawai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar secara resmi dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia, pada pelantikan Periode I Tahun 2024. Sebelum dilaksanakan prosesi pengambilan sumpah/janji, seluruh peserta pelantikan terlebih dahulu mengikuti kegiatan pembekalan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB secara daring melalui platform Zoom Workplace. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada para PPPK terkait tugas, tanggung jawab, serta perbedaan mendasar antara status non-ASN dan ASN. Pembekalan dibuka dengan Pengarahan Umum oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI, Yuli Hertaty, yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan rasa bahagia atas pelantikan PPPK dari berbagai satuan kerja KPU di seluruh Indonesia. Beliau menegaskan bahwa status sebagai ASN menuntut integritas, loyalitas, serta komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang profesional dan akuntabel. Selain itu, beliau juga menjelaskan secara rinci perbedaan peran dan tanggung jawab antara pegawai non-ASN dan ASN, di mana ASN, termasuk PPPK, memiliki kedudukan yang lebih strategis dalam tata kelola kelembagaan dan dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik, disiplin, serta orientasi pelayanan publik yang lebih kuat.   Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI, Yuli Hertaty, memberikan Pengarahan Umum. (KPU Kota Banjar/Ilma Anisa Nuraviah) Setelah sesi pengarahan umum, kegiatan pembekalan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Hak dan Kewajiban PPPK yang disampaikan oleh perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam sesi ini dijelaskan secara komprehensif mengenai hak-hak yang akan diterima oleh PPPK, seperti gaji, tunjangan, cuti, perlindungan kerja, serta kesempatan pengembangan kompetensi. Di samping itu, disampaikan pula kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh PPPK sebagai bagian dari ASN, termasuk kewajiban menjaga netralitas, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU RI memberikan materi tentang disiplin PPPK, yang menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai salah satu unsur utama dalam pembentukan ASN yang profesional. Beliau menyampaikan berbagai jenis pelanggaran disiplin beserta sanksinya, serta menekankan pentingnya budaya kerja yang produktif, integritas tinggi, dan kepatuhan terhadap tata tertib kepegawaian dalam lingkungan KPU RI. ASN PPPK sedang Menyimak Pembekalan dari BKN dan KPU RI. (KPU Kota Banjar/Ilma Anisa Nuraviah) Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji PPPK dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, yang berlangsung secara khidmat dan penuh makna. Dalam kesempatan tersebut, para PPPK mengucapkan sumpah/janji sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penuh integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Bernad Dermawan Sutrisno dalam arahannya menyampaikan bahwa pengambilan sumpah/janji bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan ikrar moral yang mengikat secara hukum dan etika. Beliau menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji PPPK dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. (KPU Kota Banjar/Ilma Anisa Nuraviah) Dengan dilantiknya PPPK di lingkungan KPU, termasuk perwakilan dari KPU Kota Banjar, diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel. Proses pembekalan dan pengambilan sumpah/janji ini menjadi titik awal pengabdian sebagai bagian dari ASN yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga mengemban amanah besar dalam menjaga demokrasi. Semoga para PPPK yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh semangat, dedikasi, dan tanggung jawab, serta terus membawa semangat perubahan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kota Banjar, 2 Mei 2025 – Pemanggilan resmi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membawa angin segar bagi penguatan organisasi KPU di seluruh Indonesia. Ratusan individu terbaik dari berbagai daerah telah dinyatakan lulus seleksi dan dipanggil untuk segera melaksanakan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Momentum ini menjadi babak baru dalam perjalanan reformasi birokrasi di tubuh KPU, khususnya dalam memperkuat fondasi kelembagaan dengan menghadirkan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berdedikasi tinggi. Keberadaan ASN PPPK Teknis diharapkan mampu menjawab kebutuhan organisasi akan tenaga teknis yang tidak hanya kompeten dalam tugas administratif, tetapi juga memiliki integritas dalam menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Di tengah dinamika dan tuntutan kerja kelembagaan yang terus berkembang, kehadiran para ASN PPPK menjadi simbol harapan baru. Semangat dan energi yang dibawa oleh wajah-wajah baru ini diyakini akan memperkuat sinergi antarbagian serta mempercepat pencapaian target-target organisasi, baik dalam hal pelayanan publik, penataan data dan informasi, maupun kesiapan teknis menjelang pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan mendatang. Sekretaris KPU Kota Banjar, Wawan Cahyana, memberikan arahan kepada ASN PPPK di lingkungan KPU Kota Banjar. (KPU Kota Banjar/Ricky Utama) Segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar menyambut baik kebijakan ini dan menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dari ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan kolaboratif. Terlepas dari asal daerah masing-masing ASN PPPK yang dipanggil, seluruh insan KPU adalah satu dalam semangat melayani demokrasi dan menjaga marwah institusi. Langkah yang dilakukan oleh KPU RI ini sekaligus menunjukkan bahwa transformasi organisasi tidak cukup hanya dengan regulasi dan struktur, tetapi juga membutuhkan penguatan SDM sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan. Para ASN PPPK yang telah dipanggil diharapkan mampu menjadi motor penggerak inovasi dan pembaruan di lingkup kerjanya masing-masing. Dalam menyongsong kehadiran mereka, KPU Kota Banjar menaruh harapan besar bahwa sinergi antara pegawai tetap dan ASN PPPK akan menjadi kekuatan baru yang mendorong terciptanya iklim kerja yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Nilai-nilai integritas, netralitas, serta semangat melayani akan menjadi dasar bersama dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara pemilu. ASN PPPK Siap Melayani dengan Sepenuh Hati. (KPU Kota Banjar/Ricky Utama) Untuk itu, kami sampaikan selamat datang kepada seluruh ASN PPPK Teknis Formasi Tahun 2024. Terima kasih telah memilih untuk menjadi bagian dari pengabdian di lingkungan KPU. Selamat menjalankan tugas, semoga langkah dan dedikasi saudara-saudari menjadi bagian dari perjalanan besar demokrasi di negeri ini. Mari kita songsong masa depan penyelenggaraan pemilu yang lebih kuat, inklusif, dan terpercaya. Bersama, kita membangun KPU yang semakin tangguh, melayani, dan berintegritas. ASN PPPK Teknis Formasi Tahun 2024

Kota Banjar, 21 April 2025 – Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga akurasi dan integritas data pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan I Tahun 2025. Kegiatan ini digelar pada hari Senin, 21 April 2025, bertempat di Aula KPU Kota Banjar, dan dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah, Bawaslu, serta stakeholder terkait. Penyelenggaraan rapat pleno ini dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa rekapitulasi dilakukan melalui rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pleno terbuka ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penetapan data pemilih terbaru hasil pemutakhiran yang dilakukan secara berkala, sebagai upaya KPU untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Suasana pembukaan Rapat Pleno Terbuka. (KPU Kota Banjar/Dik Dik) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 dimulai dengan pembukaan resmi oleh Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kualitas data pemilih yang akan digunakan pada pemilu mendatang. Setelah pembukaan, rapat pleno dipimpin oleh Moch. Wahab Hasbullah, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Banjar, yang memandu jalannya diskusi dan pembahasan data. Dalam sesi ini, Wahab Hasbullah menyampaikan rincian terkait kategori pemilih yang telah diperbarui, termasuk pemilih baru, pemilih dengan perubahan status, serta pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi selama triwulan pertama 2025 dijelaskan secara rinci, disertai dengan analisis dan klarifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta rapat. Proses rapat berjalan dengan lancar dan penuh diskusi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah disusun adalah akurat dan siap digunakan untuk pemutakhiran selanjutnya. Anggota KPU Kota Banjar, Moch. Wahab Hasbullah memimpin jalannya Rapat Pleno Terbuka. (KPU Kota Banjar/Dik Dik) Dalam sesi tanggapan dan masukan sebelum keputusan rapat pleno disahkan, Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham Ginanjar, menyampaikan pertanyaan terkait sumber data pemilih yang digunakan selama proses pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025. Beliau menanyakan apakah data yang dijadikan dasar pemutakhiran merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terakhir atau terdapat sumber data lainnya yang digunakan. Menanggapi pertanyaan tersebut, Moch. Wahab Hasbullah menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam proses pemutakhiran terdiri atas beberapa kategori. Untuk pemilih baru, datanya bersumber dari pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pilkada serta data Lahir, Mati, Pindah, dan Datang (Lampid) kategori datang pada periode Januari hingga Maret 2025. Pemilih ubah mencakup pemilih pemula dari DPT Pilkada yang mengalami perubahan status kependudukan, khususnya yang telah memiliki KTP-el karena telah berusia 17 tahun. Sementara itu, kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdiri dari pemilih DPT Lapas yang telah keluar (bebas), pemilih yang pindah domisili (Lampid pindah) pada periode Januari hingga Maret 2025, serta pemilih yang telah meninggal dunia. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025. (Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025) Berdasarkan data Rekapitulasi di atas, jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 76.710, sedangkan pemilih perempuan mencapai 77.510, dengan total keseluruhan pemilih sebanyak 154.220. Perbandingan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa pemilih perempuan sedikit lebih banyak, dengan selisih 800 pemilih atau sekitar 0,5%. Rasio antara pemilih laki-laki dan perempuan adalah sekitar 0,99:1, yang menunjukkan bahwa jumlah pemilih kedua jenis kelamin ini hampir seimbang. Data ini memberikan gambaran yang cukup proporsional tentang distribusi pemilih di Kota Banjar pada periode ini, di mana perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan relatif kecil, mencerminkan keterwakilan yang adil bagi keduanya dalam proses pemutakhiran data pemilih. Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan proses pemilu yang demokratis, KPU Kota Banjar berharap bahwa pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) ini dapat terus meningkatkan akurasi dan kualitas data pemilih. Dengan adanya rekapitulasi dan pemutakhiran yang dilakukan secara transparan dan terbuka, KPU berupaya agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar dengan benar, tanpa terkecuali. KPU Kota Banjar berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala, guna mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Melalui langkah-langkah ini, KPU berharap dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Unduh Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilh Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 pada tautan berikut ini: 2_SKPT_DPB TRIWULAN I_KOTA BANJAR (scanned)

Banjar, 20 Maret 2025 – Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, akurasi serta sinkronisasi data menjadi faktor krusial yang menentukan kredibilitas hasil pemilihan. Data yang valid dan akurat akan meminimalisir potensi sengketa, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan proses demokrasi berjalan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, KPU terus berupaya meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam pengelolaan data melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Sistem Satu Peta Data menjadi solusi dalam menyatukan berbagai sumber informasi menjadi satu basis data yang terintegrasi. Dengan penerapan sistem ini, validitas dan keakuratan data pemilih serta hasil Pemilu dan Pilkada dapat terjaga dengan baik. Selain itu, sistem ini memungkinkan sinkronisasi antar wilayah sehingga memudahkan dalam pemetaan serta analisis data guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih transparan. Pembukaan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Satu Peta Data Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (KPU Kota Banjar/Moch. Wahab Hasbullah) Bimbingan Teknis (Bimtek) Satu Peta Data Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada 19-20 Maret 2025 di Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten dalam bidang pengelolaan data kepemiluan. KPU Kota Banjar turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan mengirimkan tiga perwakilan, yaitu: Moch. Wahab Hasbullah (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) Toni Rafyudin (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi) Bayu Faisal Nugraha (Operator Data Pemilih) KPU Kota Banjar menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Satu Peta Data Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (KPU Kota Banjar/Toni Rafyudin) Dalam Bimtek ini, perwakilan KPU Kota Banjar berperan aktif dalam diskusi serta memperoleh wawasan terbaru terkait integrasi data pemilu, pemetaan data pemilih, dan strategi peningkatan akurasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Beberapa materi penting yang dibahas dalam Bimtek ini antara lain: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang disampaikan oleh Ruliadi, SE., M.Si., Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Peran Publik Dalam Reformasi Tata Kelola Data yang disampaikan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.   Tujuan dan Manfaat Bimtek Bimtek ini bertujuan untuk: Meningkatkan kualitas pengelolaan dan validasi data hasil Pemilu dan Pilkada, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Mewujudkan sistem informasi pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan setiap KPU Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan pengelolaan data dan memanfaatkan teknologi dalam pemetaan serta validasi data pemilih.   Harapan dan Langkah Selanjutnya Sebagai tindak lanjut dari Bimtek ini, KPU Kota Banjar berkomitmen untuk: Mengimplementasikan hasil Bimtek dalam pengelolaan data pemilih di Kota Banjar, guna meningkatkan keakuratan dan efektivitas sistem informasi pemilu. Membangun sinergi dengan KPU Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat untuk memastikan optimalisasi sistem Satu Peta Data. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang dapat berjalan lebih efisien, terpercaya, serta mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Peserta Bimtek menyimak materi yang sedang disampaikan narasumber. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Dengan adanya partisipasi aktif KPU Kota Banjar dalam Bimtek ini, diharapkan seluruh aspek pengelolaan data pemilu semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Pemutakhiran data yang lebih akurat akan menjadi dasar bagi suksesnya demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Ke depan, hasil dari Bimtek ini harus dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pengelolaan data pemilih, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi proses demokrasi di Kota Banjar khususnya, dan Jawa Barat pada umumnya. Selain itu, sinergi antara KPU di berbagai daerah perlu terus diperkuat untuk mendukung kebijakan satu data yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sistem yang semakin baik, diharapkan setiap tahapan pemilu berjalan lebih lancar, akurat, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kehendak rakyat.