Berita Terkini

Sabtu, 18 Oktober 2025 17:17
213

Bertransformasi dengan AI: Bimbingan Teknis KPU RI Menuju Produktivitas Tanpa Batas

Banjar, 17 Oktober 2025 – Dalam upaya memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu di era digital, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Bertransformasi dengan AI: Menuju Produktivitas Tanpa Batas” pada Jumat (17/10/2025) secara daring melalui platform Zoom Cloud Meetings. Kegiatan ini dibuka secara resmi pada pukul 13.30 WIB oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos. Dalam arahannya, Betty menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kerja dan efisiensi waktu di lingkungan KPU. “Webinar series ini akan menjadi rutinitas setiap Jumat agar dapat meningkatkan kapasitas penyelenggara di KPU, terutama dalam memahami perkembangan teknologi yang relevan dengan pekerjaan kita,” ujarnya. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Banjar, Betty Epsilon Idroos, membuka acara bimbingan teknis. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Betty juga menegaskan bahwa KPU harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam pengelolaan data dan informasi yang semakin kompleks. Menurutnya, penerapan kerja cerdas dengan dukungan AI merupakan langkah strategis menuju transformasi digital kelembagaan yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota yang turut berpartisipasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga bagian dari proses peningkatan kapasitas SDM KPU secara menyeluruh. “Narasumber hari ini akan menambah wawasan kita tentang kecerdasan buatan, dan harapannya kegiatan ini benar-benar dilaksanakan secara optimal agar hasilnya bisa langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari,” ungkap Mashur. Narasumber Bimtek AI, Arief Pribadi, membagikan informasi mengenai AI. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Sebagai narasumber, hadir Arief Pribadi, seorang AI & Enterprise Cloud Architect yang berpengalaman dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan. Dalam materinya, Arief menjelaskan bahwa teknologi AI kini telah menjadi bagian integral dari dunia kerja modern. “AI memperkuat kemampuan berpikir dan produktivitas manusia. Teknologi ini bukan untuk menggantikan manusia, tetapi menjadi mitra kerja digital yang mampu membantu proses berpikir, analisis data, dan pengambilan keputusan,” jelasnya. Lebih lanjut, Arief menerangkan hubungan antara Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran mesin. Ia juga memperkenalkan konsep Large Language Model (LLM), yaitu teknologi yang menjadi dasar berbagai sistem cerdas seperti ChatGPT, yang mampu memahami konteks, mengolah bahasa alami, dan menghasilkan informasi baru berdasarkan data yang dimilikinya. Menurut Arief, keunggulan AI tidak hanya terletak pada kemampuannya menjawab pertanyaan dari basis data yang sudah ada, tetapi juga pada proses pencarian dan analisis data pendukung sebelum memberikan hasil akhir. Hal ini membuat AI mampu memberikan keluaran yang lebih relevan, cepat, dan akurat. “AI sudah dan akan terus menjadi mitra kerja digital kita di masa sekarang dan masa depan,” tambahnya. KPU Kota Banjar mengikuti Bimbingan Teknis AI yang diselenggarakan oleh KPU RI. (KPU Kota Banjar/Yodi Alvisyha) Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran KPU se-Indonesia, termasuk KPU Kota Banjar yang hadir secara aktif mulai dari unsur pimpinan komisioner hingga staf Divisi Data dan Informasi. Kehadiran penuh dari jajaran KPU Kota Banjar menjadi bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kompetensi dan adaptasi teknologi di lingkungan kerja. Dengan semangat kerja cerdas dan semangat pembelajaran berkelanjutan, KPU berharap penerapan kecerdasan buatan dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan inovasi dalam pengelolaan data pemilih maupun sistem informasi kepemiluan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta tidak hanya memahami konsep dasar AI, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai sarana untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, serta mewujudkan tata kelola pemilu yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.  

Selengkapnya
Sabtu, 18 Oktober 2025 17:08
208

Pemutakhiran Data Pemilih Jadi Fokus Utama Rakor KPU se-Jawa Barat Semester II Tahun 2025

Kota Bandung, 16 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi KPU se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Kamis, 16 Oktober 2025, bertempat di Aula Setia Permana, KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat, dengan menghadirkan narasumber dari unsur penyelenggara pemilu dan mitra strategis, seperti Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta lembaga pemerhati kepemiluan. Suasana Rapat Koordinasi KPU se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperkuat koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota. Rapat koordinasi ini dimaksudkan sebagai forum evaluasi, pembelajaran, dan penyelarasan langkah kerja antar-KPU di seluruh wilayah Jawa Barat agar pelaksanaan PDPB berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akurasi, kemutakhiran, transparansi, dan inklusivitas. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, dalam sambutannya menegaskan bahwa data pemilih merupakan salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, setiap KPU kabupaten/kota perlu memastikan proses pemutakhiran berjalan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, terutama dengan Bawaslu dan Disdukcapil, agar setiap perubahan data kependudukan dapat segera direspons dan diintegrasikan ke dalam daftar pemilih. “Konsistensi dan kolaborasi adalah kunci dalam menjaga kualitas data pemilih. Kita harus bergerak serempak agar daftar pemilih yang kita hasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan PDPB Semester II Tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar KPU kabupaten/kota telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan sesuai pedoman, namun masih terdapat sejumlah kendala teknis seperti keterbatasan jaringan, validasi data ganda, serta optimalisasi penggunaan aplikasi SIDALIH. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan data menjadi salah satu prioritas yang harus terus dilakukan, disertai penguatan mekanisme pelaporan agar hasil pemutakhiran dapat disajikan secara cepat dan akurat. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjar, Moch. Wahab Hasbullah menyimak pemaparan materi dari narasumber. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Dari unsur eksternal, Johny Jeirry Wempie Sumampow, Ketua Koordinator Komite Pemilih Indonesia, menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses PDPB. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam mengecek dan memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih merupakan bentuk pengawasan sosial yang efektif. “PDPB bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara yang peduli terhadap demokrasi,” ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Yusfitriadi, Ketua Visi Nusantara Maju, yang menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ia berharap sinergi antara KPU dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memastikan dirinya tercatat dalam daftar pemilih secara benar. Sementara itu, Nuryamah, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif dan koordinasi berkelanjutan antara KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan PDPB berjalan transparan dan akuntabel. Pelaksanaan rapat koordinasi berlangsung dengan tertib, produktif, dan interaktif. Peserta dari berbagai kabupaten/kota turut memberikan masukan dan berbagi praktik baik dalam pengelolaan data pemilih di wilayah masing-masing. Beberapa isu yang mengemuka antara lain terkait pembaruan data pemilih pindahan, penghapusan data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta strategi optimalisasi penggunaan data hasil koordinasi dengan instansi lain seperti BPJS, Lapas, dan Dinsos P3A. Diskusi yang berlangsung hangat ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya komitmen untuk memperkuat komunikasi antar-KPU dan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan data. Dari seluruh rangkaian kegiatan, tersimpul kesepahaman bahwa keberhasilan PDPB tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis penyelenggara, tetapi juga pada komitmen bersama, integritas, dan partisipasi publik. Melalui forum koordinasi ini, KPU Provinsi Jawa Barat bersama KPU kabupaten/kota bertekad untuk terus memperbaiki tata kelola data pemilih agar semakin transparan dan kredibel. Kontingen KPU Kota Banjar menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi KPU se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025. (KPU Provinsi Jawa Barat/Andik Mulyana) Menutup kegiatan, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan rekapitulasi PDPB akhir tahun 2025. “Kita tidak hanya bekerja untuk memenuhi target administratif, tetapi juga untuk memastikan hak pilih setiap warga benar-benar terlindungi. Dari data yang akurat, kita membangun kepercayaan publik, dan dari kepercayaan itulah lahir pemilu yang berintegritas,” pungkasnya. Melalui rapat koordinasi ini, KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, inklusif, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas di Provinsi Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 08 Oktober 2025 13:29
237

Optimalisasi PDPB Akhir Tahun, KPU Kota Banjar Ikuti Rakor Datin Triwulan IV Tahun 2025

Banjar, 7 Oktober 2025 – Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjelang akhir tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Data dan Informasi (Datin) PDPB Triwulan IV yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meetings pada Selasa, 7 Oktober 2025, mulai pukul 10.12 WIB, dan diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, membuka cara rapat koordinasi daring Divisi Datin se-Jawa Barat. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha Rakor dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, yang dalam arahannya menekankan pentingnya konsolidasi akhir tahun sebagai momentum evaluasi dan proyeksi kerja PDPB. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan sistem kerja berbasis data dan digitalisasi yang menjadi fondasi bagi KPU di semua tingkatan. “PDPB akhir tahun sangat krusial. Kita harus memperkuat koordinasi kelembagaan, memperkuat transformasi digital melalui pemanfaatan SIDALIH sebagai alat kerja utama yang sudah terdigitalisasi. Rakor ini juga menjadi sarana evaluasi dan proyeksi atas kerja-kerja kita dalam PDPB sepanjang tahun,” ujar Ahmad Nur Hidayat dalam sambutannya. Lebih lanjut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat juga mengingatkan bahwa keberhasilan PDPB sangat ditentukan oleh sinergi dan konsistensi antar lembaga, terutama dalam memperbarui data pemilih secara akurat dan tepat waktu. Ia mengapresiasi kerja keras KPU kabupaten/kota yang terus menjaga ritme pemutakhiran data meski di tengah dinamika perubahan sosial dan administrasi kependudukan yang terus terjadi. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, memberikan arahan tanda rapat koordinasi dibuka. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Sesi berikutnya diisi oleh Divisi Data dan Informasi (Datin) KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, yang menyampaikan hasil evaluasi PDPB Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan laporan yang dihimpun, terjadi peningkatan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di beberapa kabupaten/kota. Peningkatan ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dalam pelaporan dan pemutakhiran data, baik dari masyarakat maupun dari lembaga mitra seperti Disdukcapil dan Bawaslu. Divisi Datin menegaskan bahwa tujuan utama Rakor ini adalah untuk mendengarkan pembaruan dan perkembangan PDPB dari setiap daerah, sekaligus memetakan potensi dan tantangan menjelang penutupan tahun berjalan. Sementara itu, Kabag Rendatin KPU Provinsi Jawa Barat dalam arahannya menyoroti beberapa hal teknis yang perlu menjadi perhatian bersama. Ia meminta KPU kabupaten/kota untuk memaksimalkan input Daftar Pemilih Khusus (DPK), memastikan tidak ada data yang tertinggal atau belum terakomodasi. Selain itu, koordinasi kelembagaan juga diharapkan terus dijaga secara intensif, baik dengan instansi pemerintahan maupun lembaga terkait lainnya. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Coktas (Pencocokan dan Penelitian Terbatas) secara berkelanjutan terhadap data yang perlu diidentifikasi ulang. “Setelah pleno PDPB selesai, kami mendorong agar KPU kabupaten/kota melakukan publikasi melalui media sosial dan kanal resmi masing-masing. Tujuannya agar masyarakat mengetahui perkembangan dan kerja-kerja PDPB di wilayahnya, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses pemutakhiran data pemilih,” terang Kabag Rendatin. Kadiv Rendatin KPU Kota Banjar. Moch. Wahab Hasbullah, menyampaikan proses PDPB Triwulan III Tahun 2025 di Kota Banjar. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Dalam kesempatan Rakor tersebut, Kadiv Rendatin KPU Kota Banjar, Moch. Wahab Hasbullah, turut menyampaikan paparan terkait perkembangan dan hasil pelaksanaan PDPB di Kota Banjar. Ia menjelaskan bahwa koordinasi kelembagaan di Triwulan III telah dilakukan secara intensif pada tanggal 10–25 September 2025, mencakup sejumlah instansi mitra seperti Disdukcapil, Bawaslu, Lapas, BPS, Kodim, BPJS, Dinsos P3A, serta seluruh kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah Kota Banjar. Selain koordinasi yang rutin dilakukan, Wahab juga menyampaikan bahwa di Triwulan IV tahun ini, KPU Kota Banjar memperluas jangkauan koordinasi dengan beberapa lembaga tambahan, yaitu Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat, guna memperoleh data potensi pemilih pemula berusia 17 tahun. Tidak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan Polisi Militer Kota Banjar untuk memperoleh informasi terkait anggota TNI baru yang mengalami perubahan status dari sipil menjadi militer, agar data kepemilihan mereka dapat segera diperbarui. Lebih lanjut, Wahab memaparkan bahwa pelaksanaan Coktas (Pencocokan dan Penelitian Terbatas) telah dilaksanakan dengan sasaran pemilih yang telah meninggal dunia berdasarkan data dari BPS dan BPJS, serta pemilih berusia di atas 100 tahun. Kegiatan Coktas ini melibatkan Bawaslu Kota Banjar dan didampingi oleh perangkat kecamatan, kelurahan, serta desa, dengan pelaksanaan yang berjalan tertib dan lancar. Semua hasil Coktas, kata Wahab, langsung diinput ke dalam aplikasi SIDALIH agar proses pembaruan data dapat terintegrasi secara digital dan transparan. Pelaksanaan Rakor Daring di Aula KPU Kota Banjar. (KPU Kota Banjar/Panji) Dalam proses tersebut, Wahab juga mengungkapkan adanya masukan dari Bawaslu Kota Banjar yang disampaikan melalui surat dinas. Bawaslu memberikan saran agar pemilih baru potensial berusia 17 tahun yang bersumber dari data Kementerian Agama dapat ditambahkan pada saat pleno PDPB. Menanggapi hal tersebut, Wahab menjelaskan bahwa penambahan data tersebut akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan PDPB Triwulan IV, karena pada saat pleno Triwulan III, sinkronisasi SIDALIH sudah ditutup sehingga perubahan data belum dapat dilakukan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan menyampaikan bahwa masukan tersebut akan dimasukkan dalam agenda PDPB Triwulan IV. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas data pemilih agar tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Wahab menegaskan. Melalui pelaksanaan Rakor Datin Triwulan IV ini, KPU Kota Banjar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga integritas data, serta meningkatkan transparansi publik dalam setiap tahapan PDPB. Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum konsolidasi akhir tahun yang mendorong seluruh jajaran KPU di Jawa Barat untuk semakin adaptif dalam menghadapi tantangan pemutakhiran data di era digital. Dengan semangat sinergi dan inovasi, KPU Kota Banjar siap melanjutkan kerja-kerja pemutakhiran data pemilih di Triwulan IV dengan lebih efektif, akurat, dan akuntabel, demi mewujudkan daftar pemilih yang bersih, mutakhir, dan inklusif.

Selengkapnya
Sabtu, 04 Oktober 2025 10:33
227

Langkah KPU Kota Banjar Jaga Kualitas Data Pemilih Melalui Rekapitulasi TW III 2025

Banjar, 3 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar kembali menyelenggarakan kegiatan penting dalam rangka menjaga kualitas data pemilih, yakni Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III Tahun 2025. Acara ini dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Oktober 2025 bertempat di Aula KPU Kota Banjar. Rapat pleno terbuka ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan KPU setiap triwulan sebagai bentuk akuntabilitas publik sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis, membuka rapat pleno terbuka. (KPU Kota Banjar/Dimas Agung Nurulfalah) Dalam penyelenggaraannya, rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang selama ini menjadi mitra KPU dalam pemutakhiran data pemilih. Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Bawaslu Kota Banjar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Lapas Kelas IIB Banjar, Polres Banjar, Kodim 0613/Ciamis, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Kehadiran mitra-mitra strategis tersebut sangat penting karena data yang dimiliki oleh instansi terkait menjadi salah satu rujukan utama dalam proses validasi data pemilih, sehingga sinergi kelembagaan dapat terus terjalin untuk menghasilkan daftar pemilih yang mutakhir dan kredibel. Acara pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Banjar berlangsung dalam suasana tertib dan lancar. Dalam sambutannya, Ketua KPU menekankan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tidak berhenti hanya pada tahapan teknis semata, melainkan melalui serangkaian langkah strategis yang diawali dengan koordinasi kelembagaan bersama instansi terkait hingga pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (coklit terbatas). Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa data pemilih yang disajikan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ketua KPU juga menyampaikan bahwa keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat, sangat menentukan dalam menjaga akurasi daftar pemilih agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilu maupun pilkada mendatang. Kordiv Bawaslu Kota Banjar, Wahidan, menyampaikan saran dan masukan terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. (KPU Kota Banjar/Dimas Agung Nurulfalah) Pada kesempatan yang sama, perwakilan Bawaslu Kota Banjar turut memberikan tanggapan dan apresiasi terhadap kerja KPU Kota Banjar. Menurut Bawaslu, data yang dipaparkan dalam pleno kali ini sudah tergolong maksimal dan mutakhir karena telah melalui proses verifikasi berlapis. Meski demikian, Bawaslu tetap memberikan beberapa catatan penting, antara lain perlunya memperhatikan secara serius perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun, karena kelompok ini menjadi salah satu kontributor utama kenaikan jumlah pemilih pada triwulan ini. Selain itu, Bawaslu juga menyoroti pentingnya memastikan adanya pencatatan yang tepat bagi warga sipil yang beralih status menjadi anggota TNI atau Polri, agar data pemilih benar-benar valid dan tidak menimbulkan potensi permasalahan di kemudian hari. Rekapitulasi Pemilih Aktif DPB Triwulan III Tahun 2025. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Hasil rapat pleno tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemilih aktif di Kota Banjar pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebanyak 154.889 pemilih. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,56% dibandingkan dengan DPB Triwulan II Tahun 2025 yang berjumlah 154.026 pemilih. Kenaikan jumlah pemilih tersebut sebagian besar disumbang oleh pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun, yang untuk pertama kalinya masuk ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Selain itu, bila dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 yang tercatat sebanyak 154.425 pemilih, terdapat kenaikan sebesar 0,30%. Fakta ini menunjukkan bahwa dinamika jumlah pemilih di Kota Banjar terus bergerak seiring dengan perkembangan demografi penduduk, khususnya di kalangan pemilih muda. Komitmen KPU Kota Banjar dan instansi yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk hasil yang lebih akurat dan mutakhir. (KPU Kota Banjar/Dimas Agung Nurulfalah) Dengan berakhirnya rapat pleno terbuka tersebut, KPU Kota Banjar menegaskan kembali komitmennya untuk terus menjaga akurasi, kualitas, dan inklusivitas data pemilih. Proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral untuk menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. KPU Kota Banjar berharap sinergi bersama mitra kelembagaan dan dukungan masyarakat dapat terus terjalin, sehingga ke depan penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapat berlangsung dengan lebih baik, jujur, transparan, serta dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Selengkapnya
Senin, 29 September 2025 08:40
182

Partisipasi KPU Kota Banjar pada Rapat Koordinasi Persiapan Pleno DPB Triwulan III 2025 KPU RI

Banjar, 26 September 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas data pemilih dengan mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III Tahun 2025. Rapat ini diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada Kamis, 26 September 2025 melalui platform Zoom Cloud Meetings dan diikuti oleh jajaran KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi nasional guna menyamakan persepsi, langkah, dan teknis kerja menjelang pelaksanaan Pleno DPB awal Oktober mendatang sehingga kualitas data pemilih semakin akurat dan terpercaya. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, membuka rapat koordinasi secara daring. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI, Dr. Mashur Sampurna Jaya, S.STP., M.Si bersama Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos. Dalam sambutannya, Kapusdatin menegaskan kembali pentingnya menjaga integritas dan kualitas data pemilih sebagai pondasi utama penyelenggaraan pemilu yang profesional. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus memperkuat koordinasi dan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS, BPJS, maupun instansi lain sebelum pelaksanaan pleno. Dengan koordinasi yang matang, data yang akan diplenokan akan lebih valid, mutakhir, serta mendapatkan legitimasi penuh dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos memimpin jalannya rapat koordinasi persiapan pleno DPB Triwulan III tingkat kabupaten/kota. Beliau secara rinci memaparkan sejumlah agenda penting yang menjadi fokus pembahasan. Agenda tersebut meliputi persiapan teknis pelaksanaan pleno, penyusunan tata cara dan susunan acara rapat pleno, hingga pembaruan data pemilih invalid seperti Nomor Kartu Keluarga (NKK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemilih berusia di atas 100 tahun, serta pemilih berusia di bawah 17 tahun yang belum menikah. Pemaparan ini disampaikan untuk memastikan agar setiap daerah memahami dengan baik indikator data yang harus diverifikasi sebelum pleno berlangsung. Betty Epsilon Idroos juga menyoroti topik krusial lainnya, yaitu pembaruan proses penanganan data ganda dan tindak lanjut tanggapan masyarakat. Melalui Google Form yang telah disebarkan, KPU menerima tanggapan terkait pemilih yang teridentifikasi meninggal dunia atau pemilih berusia lebih dari 100 tahun namun masih tercatat aktif. Respons-respons tersebut penting untuk diolah secara cepat dan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam daftar pemilih yang diplenokan. Dengan demikian, penyusunan data pemilih berkelanjutan benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan sekaligus memperkuat integritas data KPU. Betty Epsilon Idroos memimpin rapat koordinasi tentang Persiapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Dalam kesempatan yang sama, Betty Epsilon Idroos menegaskan bahwa sistem Sidalih akan dikunci pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB agar data tidak lagi bergerak menjelang pleno. Penguncian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan waktu yang cukup bagi KPU daerah menyelesaikan semua proses pemutakhiran data sebelum pleno dilakukan. Ia meminta agar seluruh jajaran Divisi Data dan Informasi KPU provinsi maupun kabupaten/kota benar-benar memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menuntaskan perbaikan data sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada permasalahan saat pleno berlangsung. Di akhir rapat, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI kembali mengingatkan agar setiap jajaran mempersiapkan pleno dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan seluruh data di Sidalih dengan teliti, dan melakukan koordinasi lintas instansi jika masih terdapat permasalahan yang belum tuntas. Beliau juga menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang mendalam atas kerja keras seluruh jajaran Divisi Data dan Informasi KPU se-Indonesia dalam menjaga akurasi data pemilih secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan menjaga kualitas data pemilih bukan hanya hasil kerja satu unit, melainkan buah dari kolaborasi seluruh tingkatan KPU di tanah air. Keikutsertaan KPU Kota Banjar dalam rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga tersebut untuk terus memperkuat kualitas data pemilih berkelanjutan di daerahnya. Melalui partisipasi aktif ini, KPU Kota Banjar berharap dapat mengoptimalkan persiapan menjelang Pleno DPB Triwulan III Tahun 2025 agar data yang diplenokan benar-benar valid, akurat, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemutakhiran data pemilih dapat semakin meningkat.

Selengkapnya
Senin, 29 September 2025 08:34
158

Kolaborasi untuk Data Pemilih Inklusif, KPU Kota Banjar Koordinasi Kelembagaan dengan Dinsos P3A Kota Banjar

Banjar, 26 September 2025 – Pada Jumat, 26 September 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Banjar. Pertemuan berlangsung di aula kantor Dinsos P3A Kota Banjar mulai pukul 10.00 hingga 11.00 WIB. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Banjar sehingga ke depan data pemilih semakin akurat dan valid. Koordinasi KPU Kota Banjar ke Dinas Sosial P3A Kota Banjar. (KPU Kota Banjar/Dik Dik) Dalam kunjungan ini hadir Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kota Banjar, Ketua KPU Kota Banjar Muhammad Mukhlis, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjar, serta Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjar. Kehadiran dua lembaga ini menunjukkan komitmen untuk bersama-sama menyelesaikan tantangan data kependudukan, terutama yang berpengaruh pada daftar pemilih berkelanjutan. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan komunikatif, dengan harapan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret. Ketua KPU Kota Banjar Muhammad Mukhlis dalam paparannya menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan baik dan penerimaan hangat dari Dinsos P3A Kota Banjar. Menurutnya, tujuan kunjungan kali ini adalah untuk melakukan koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sekaligus menjajaki peluang kolaborasi dalam berbagai agenda kegiatan mendatang. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif Dinsos P3A sebagai salah satu instansi yang memiliki basis data sosial masyarakat yang relevan dalam mendukung akurasi data pemilih. Diskusi hangat antara Dinas Sosial P3A Kota Banjar tentang pemutakhiran daftar pemilih. (KPU Kota Banjar/Dik Dik) Lebih lanjut, Muhammad Mukhlis juga menyampaikan progres pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang sudah dilakukan KPU Kota Banjar di beberapa kecamatan. Dari kegiatan tersebut ditemukan sejumlah kendala yang perlu mendapatkan perhatian bersama, di antaranya kesulitan petugas menemui sebagian masyarakat dan adanya perbedaan antara data sistem dengan kondisi faktual di lapangan. Kedua hal ini dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga akurasi data pemilih dan membutuhkan dukungan lintas sektor agar dapat teratasi dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Banjar juga memaparkan beberapa agenda penting KPU Kota Banjar ke depan, seperti pelaksanaan Rapat Pleno PDPB Triwulan III dan kegiatan Coktas lanjutan. Tak lupa ia juga menyampaikan rencana perpindahan kantor KPU Kota Banjar ke Gedung eks Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar sebagai bagian dari upaya penyesuaian sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja kelembagaan yang lebih optimal. Dengan penyampaian ini diharapkan Dinsos P3A dapat turut memahami konteks perkembangan internal KPU Kota Banjar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kota Banjar menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan koordinasi yang dilakukan KPU Kota Banjar. Ia menegaskan bahwa pihaknya menerima kunjungan dengan sikap terbuka dan mendukung penuh upaya-upaya KPU dalam menjaga kualitas data pemilih. Lebih jauh, ia mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum tertib dalam administrasi kependudukan, khususnya dalam pelaporan kematian. Kondisi ini berdampak pada ketidakakuratan data yang dimiliki oleh berbagai instansi, termasuk Dinsos P3A, sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi semakin penting. Ketua KPU Kota Banjar memaparkan mengenai kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. (KPU Kota Banjar/Dik Dik) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A juga mengungkapkan bahwa pada tahapan Pemilihan Umum yang lalu, kegiatan serupa sangat membantu pihaknya dalam melakukan pendataan masyarakat. Momentum pemilu menjadi salah satu sarana untuk memperbaiki basis data kependudukan, meskipun tetap terdapat kendala di lapangan yang harus disikapi bersama. Dengan adanya kunjungan koordinasi ini, ia berharap program ke depan dapat lebih sinergis dan tepat sasaran. Menyikapi rencana kegiatan kolaborasi ke depan, Dinsos P3A Kota Banjar menyampaikan harapan agar kerja sama yang dijalin dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, serta tetap menyesuaikan dengan leading sector atau kewenangan utama masing-masing instansi. Dengan demikian, setiap program kolaboratif dapat terlaksana sesuai dengan fungsi, tugas, dan kapasitas masing-masing, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ia juga menegaskan kesiapan Dinsos P3A untuk mendukung kegiatan-kegiatan koordinasi lanjutan yang dibutuhkan. Sebagai penutup, Ketua KPU Kota Banjar Muhammad Mukhlis kembali menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang baik dari Dinsos P3A Kota Banjar. Ia menegaskan bahwa hubungan baik antara KPU Kota Banjar dan Dinsos P3A Kota Banjar perlu terus dipelihara dan ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menghasilkan data pemilih yang lebih akurat dan terpercaya. Melalui kolaborasi yang erat, diharapkan setiap kendala yang muncul dapat diatasi bersama demi mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di Kota Banjar.  

Selengkapnya
🔊 Putar Suara