Berita Terkini

56

Silaturahmi dan Koordinasi: KPU Kota Banjar Sambangi Kemenag Kota Banjar

Banjar, 29 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar melakukan kunjungan silaturahmi kelembagaan ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis, beserta jajaran anggota dan staf, dan disambut hangat oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Banjar, H. Ahmad Fikri, S.E., M.M. Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis, menyampaikan maksud silaturahmi ke Kantor Kemenag Kota Banjar. (KPU Kota Banjar/Dik Dik) Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Mukhlis menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi kelembagaan dalam rangka memperkenalkan kantor baru KPU Kota Banjar, sekaligus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Kemenag dalam upaya memperluas jangkauan sosialisasi pendidikan pemilih di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan. “Kami ingin membangun sinergi dengan Kemenag dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, agar pemilih di Kota Banjar semakin sadar dan aktif dalam menggunakan hak pilihnya,” ujar Muhammad Mukhlis. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kota Banjar, H. Ahmad Fikri, S.E., M.M., menyatakan bahwa Kemenag siap mendukung berbagai program KPU, baik dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih maupun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). “Kami sangat mendukung program KPU. Melalui sinergi ini, kami berharap kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan, dapat semakin meningkat,” ungkapnya. Kepala Kemenag Kota Banjar, H. Ahmad Fikri, S.E., M.M., menyambut baik kedatangan KPU Kota Banjar. (KPU Kota Banjar/Dik Dik) Sementara itu, Joko Nurhidayat, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Banjar, menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk kolaborasi sosialisasi bersama, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan pesantren. “Kami berharap kegiatan bersama ini bisa menjangkau para santri dan pemilih pemula di pesantren, agar partisipasi dalam pemilu dan pilkada semakin tinggi,” tuturnya. Diskusi berlangsung aktif dan hangat, membahas berbagai isu strategis, mulai dari partisipasi pemilih di lingkungan pesantren hingga digitalisasi kepemiluan di masa depan. Para peserta sepakat bahwa spirit keagamaan yang melekat pada Kemenag akan sangat membantu dalam menjaga kondusivitas dan kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kota Banjar. Dalam kesempatan yang sama, Moch. Wahab Hasbullah, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjar, menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kemenag, dalam mendukung kegiatan non-tahapan seperti Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). “Data pemilih merupakan elemen penting dalam pemilu dan pilkada. PDPB juga bersinggungan langsung dengan Kemenag, terutama terkait perubahan status perkawinan pemilih. Kami juga memiliki sejumlah kegiatan non-tahapan lainnya seperti in-house training, taping podcast, dan sosialisasi pendidikan pemilih,” jelasnya. Menutup pertemuan, pihak Kemenag menyambut baik inisiatif KPU Kota Banjar dan menyepakati pentingnya sosialisasi demokrasi ke madrasah aliyah dan pesantren, agar para pemilih pemula memahami nilai-nilai partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih kuat antara KPU Kota Banjar dan Kemenag Kota Banjar, demi terwujudnya data pemilih yang akurat, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berintegritas.  


Selengkapnya
52

Satu Rekaman, Sejuta Arti: Pelajar Banjar Siap Jadi Pemilih Pemula di Pemilu Mendatang

Banjar, 22 Oktober 2025 – Semangat berpartisipasi dalam proses demokrasi kini mulai tumbuh subur di kalangan pelajar Kota Banjar. Melalui kegiatan perekaman KTP elektronik (KTP-el) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjar, para pelajar berusia 16 dan 17 tahun mendapat kesempatan untuk memiliki dokumen kependudukan yang sah sebagai bagian dari identitas kewarganegaraan mereka. Lebih dari sekadar administrasi kependudukan, kegiatan ini menjadi langkah awal yang bermakna bagi generasi muda untuk menapaki peran barunya sebagai calon pemilih pada Pemilu mendatang. Suasana perekaman KTP-El di SMKN 3 Banjar. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Perekaman KTP-el bagi pelajar SMA, SMK, dan MA ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Banjar sepanjang bulan Oktober 2025. Kegiatan dimulai di MAN 1 Banjar pada 6 Oktober 2025, disusul oleh SMAN 1 Banjar pada 7 Oktober, dan SMKN 1 Banjar pada 8 Oktober. Selanjutnya, jadwal perekaman berlanjut ke SMAN 3 Banjar pada 14 Oktober, SMKN 2 Banjar pada 15 Oktober, lalu SMAN 2 Banjar pada 20 Oktober, dan ditutup dengan kegiatan di SMKN 3 Banjar pada 21 Oktober 2025. Dengan sistem jemput bola ini, pelajar dapat melakukan perekaman langsung di sekolah tanpa perlu datang ke kantor Disdukcapil, sehingga pelaksanaan berjalan lebih efektif, efisien, dan menjangkau seluruh calon pemilih muda di Kota Banjar. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Banjar turut mengambil peran penting melalui pendampingan dan sosialisasi kepemiluan bagi para pelajar. Melalui sesi interaktif, tim KPU menyampaikan berbagai informasi terkait tahapan Pemilu, pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta makna menjadi pemilih cerdas dan berintegritas. Para pelajar juga diajak memahami bahwa KTP-el bukan hanya identitas resmi negara, tetapi juga menjadi syarat utama untuk dapat terdaftar sebagai pemilih sah dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran politik generasi muda sejak dini, sekaligus menumbuhkan rasa bangga karena memiliki peran dalam proses demokrasi di daerahnya. KPU Kota Banjar didampingi Bawaslu Kota Banjar saat proses perekaman KTP-El di SMAN 1 Banjar. (KPU Kota Banjar/Rasyid Maulid Majid) Bagi KPU Kota Banjar, kegiatan perekaman KTP-el ini memiliki arti strategis dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Keterlibatan aktif Disdukcapil dalam memastikan pelajar berusia 16 dan 17 tahun memiliki KTP-el menjadi langkah nyata dalam menjaga validitas data kependudukan yang akan berpengaruh langsung terhadap kualitas daftar pemilih. KPU Kota Banjar menilai bahwa sinergi antarlembaga, terutama dengan Disdukcapil, merupakan kunci utama dalam menjaga akurasi dan inklusivitas data pemilih agar seluruh warga yang telah memenuhi syarat dapat terakomodasi hak pilihnya. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Banjar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, perekaman KTP-el bagi pelajar bukan hanya tentang pencatatan identitas, melainkan tentang menyiapkan calon pemilih masa depan yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. “Satu rekaman hari ini mungkin terlihat sederhana, tapi maknanya sangat besar bagi proses demokrasi di masa depan. Dari perekaman inilah, nama-nama baru akan muncul dalam daftar pemilih berkelanjutan, dan dari sinilah kesadaran berpartisipasi politik dimulai,” ungkapnya dalam kesempatan pendampingan di salah satu sekolah. Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi KPU Kota Banjar untuk lebih mendekatkan diri kepada pemilih pemula. Dengan gaya penyampaian yang ringan dan edukatif, para petugas KPU mengajak pelajar berdiskusi tentang pentingnya memahami peran generasi muda dalam Pemilu. Para siswa terlihat antusias bertanya tentang bagaimana proses pendaftaran pemilih dilakukan, bagaimana menentukan pilihan yang rasional, dan apa saja hak serta kewajiban seorang pemilih. Antusiasme ini menunjukkan bahwa generasi muda Kota Banjar memiliki semangat tinggi untuk menjadi bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia. Di sisi lain, KPU Kota Banjar juga mengapresiasi penuh peran sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Dukungan dari pihak sekolah, mulai dari penyediaan tempat, pendataan siswa, hingga koordinasi teknis dengan Disdukcapil dan KPU, menjadi faktor penting yang memastikan kegiatan berjalan lancar. Kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya data kependudukan dan partisipasi pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat, termasuk lembaga pendidikan. Seluruh data hasil perekaman KTP-el akan diolah terlebih dahulu oleh Disdukcapil Kota Banjar sebelum digunakan sebagai dasar penambahan pemilih baru dalam tahapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2025. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap calon pemilih pemula yang telah memenuhi syarat umur dapat tercatat secara resmi dalam sistem kepemiluan. Dengan begitu, kegiatan perekaman KTP-el di sekolah tidak hanya berdampak pada peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, tetapi juga secara langsung mendukung integritas dan keakuratan data pemilih di Kota Banjar. Perekaman KTP-El di SMKN 2 Banjar. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Melalui kegiatan pendampingan ini, KPU Kota Banjar menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap upaya yang memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Pelajar yang hari ini merekam KTP-el adalah pemilih masa depan yang akan menentukan arah kebijakan bangsa di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, membangun kesadaran demokrasi sejak di bangku sekolah menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas Pemilu yang lebih inklusif, partisipatif, dan berintegritas. Satu rekaman, sejuta arti — demikian makna yang ingin ditanamkan dalam kegiatan ini. Karena setiap rekaman KTP-el bukan sekadar proses administratif, melainkan simbol kesiapan generasi muda untuk mengambil bagian dalam perjalanan panjang demokrasi Indonesia. Dari ruang kelas menuju bilik suara, dari identitas kependudukan menuju partisipasi politik yang bermakna — pelajar Banjar siap menjadi bagian dari masa depan Pemilu yang cerdas, jujur, dan penuh semangat kebangsaan.


Selengkapnya
114

Membangun Masa Depan Pemilu dengan AI: Kolaborasi, Inovasi, dan Efisiensi

Banjar, 24 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia kembali menghadirkan inovasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan webinar bertajuk “Membangun Masa Depan Pemilu dengan AI: Kolaborasi, Inovasi, dan Efisiensi” yang digelar secara daring pada Jumat (24/10/2025) melalui platform Zoom Cloud Meetings. Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran sekaligus ruang refleksi bagi jajaran penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia untuk memahami potensi kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung efektivitas dan efisiensi alur kerja kelembagaan. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, membuka acara webinar. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dan diikuti oleh peserta dari KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. KPU Kota Banjar turut hadir dalam kegiatan ini, diwakili oleh Ketua KPU Kota Banjar, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta staf Subbagian Data dan Informasi. Partisipasi tersebut mencerminkan komitmen KPU Kota Banjar untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperkuat kesiapan kelembagaan dalam menghadapi era digitalisasi kepemiluan. Dalam sambutannya, Betty Epsilon Idroos menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu langkah positif untuk mengisi masa post-election period dengan aktivitas yang konstruktif. Menurutnya, penerapan kecerdasan buatan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata yang akan membantu KPU meningkatkan kinerja, efisiensi, serta akurasi dalam berbagai proses kerja kepemiluan. “Webinar ini menjadi momentum bagi kita semua untuk belajar bersama tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat diintegrasikan dalam alur kerja KPU. Harapannya, AI mampu membantu pekerjaan kita di masa yang akan datang, bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan memperkuat efektivitas dan efisiensi lembaga,” ujar Betty saat membuka acara. Beliau juga menekankan pentingnya kesiapan SDM dalam menyambut transformasi digital. Menurutnya, teknologi hanyalah alat, sementara keberhasilan penerapannya tetap bergantung pada kemampuan manusia untuk beradaptasi, berpikir kritis, dan menjaga integritas. Narasumber webinar, Prof. Ir. Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D., pakar kecerdasan buatan dari Universitas Brawijaya. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Webinar ini menghadirkan narasumber utama, Prof. Ir. Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D., pakar kecerdasan buatan dari Universitas Brawijaya. Dalam pemaparannya, Prof. Wayan menjelaskan bahwa cakupan AI sangat luas, sehingga kegiatan ini bersifat pengenalan umum untuk membangun pemahaman dasar di kalangan penyelenggara pemilu. AI, menurutnya, memiliki potensi besar dalam menyelesaikan berbagai tantangan pemilu modern, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, efisiensi proses, serta analisis berbasis informasi. “Kecerdasan buatan bekerja dengan meniru cara berpikir manusia — menganalisis, memutuskan, dan bertindak. Namun, AI tidak dapat menggantikan kebijakan dan pertimbangan etis manusia. Fungsinya adalah mendukung dan memperkuat proses kerja manusia, bukan menggantikan sepenuhnya,” jelas Prof. Wayan. Wayan Firdaus Mahmudy menjelaskan integrasi alur kerja menggunakan AI di lingkungan KPU. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Lebih lanjut, ia memaparkan beberapa potensi penerapan AI dalam alur kerja KPU, seperti analitik prediktif untuk memetakan kebutuhan logistik pemilu, natural language processing (NLP) untuk membaca dan menganalisis umpan balik masyarakat melalui media sosial, serta AI-assisted scheduling untuk menyusun jadwal kegiatan dan distribusi sumber daya secara efisien. Dalam konteks pemutakhiran data pemilih, AI juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan data cleaning dan deduplikasi otomatis yang berfungsi mendeteksi data ganda serta memvalidasi identitas pemilih secara cepat dan akurat. Sebagai strategi implementasi, Prof. Wayan menekankan pentingnya pendekatan bertahap. KPU disarankan untuk memulai dari proses otomasi sederhana pada alur kerja yang bersifat repetitif dan rawan kesalahan, kemudian secara perlahan meningkatkan penerapan menuju AI prediktif yang mampu menganalisis pola dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ketua KPU Kota Banjar dan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjar mengikuti webinar alur kerja menggunakan AI. (KPU Kota Banjar/Rasyid Maulid Majid) Kehadiran KPU Kota Banjar dalam webinar ini menjadi bentuk komitmen nyata terhadap penguatan kapasitas digital serta penerapan inovasi teknologi informasi dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh wawasan baru tentang bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan kualitas data, dan mendukung pengelolaan informasi secara efisien. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan zaman. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan efisiensi, KPU terus berupaya membangun masa depan pemilu yang lebih modern, transparan, dan berintegritas — sejalan dengan semangat tema kegiatan, “Membangun Masa Depan Pemilu dengan AI: Kolaborasi, Inovasi, dan Efisiensi.”


Selengkapnya
77

Bertransformasi dengan AI: Bimbingan Teknis KPU RI Menuju Produktivitas Tanpa Batas

Banjar, 17 Oktober 2025 – Dalam upaya memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu di era digital, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Bertransformasi dengan AI: Menuju Produktivitas Tanpa Batas” pada Jumat (17/10/2025) secara daring melalui platform Zoom Cloud Meetings. Kegiatan ini dibuka secara resmi pada pukul 13.30 WIB oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos. Dalam arahannya, Betty menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kerja dan efisiensi waktu di lingkungan KPU. “Webinar series ini akan menjadi rutinitas setiap Jumat agar dapat meningkatkan kapasitas penyelenggara di KPU, terutama dalam memahami perkembangan teknologi yang relevan dengan pekerjaan kita,” ujarnya. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Banjar, Betty Epsilon Idroos, membuka acara bimbingan teknis. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Betty juga menegaskan bahwa KPU harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam pengelolaan data dan informasi yang semakin kompleks. Menurutnya, penerapan kerja cerdas dengan dukungan AI merupakan langkah strategis menuju transformasi digital kelembagaan yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota yang turut berpartisipasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga bagian dari proses peningkatan kapasitas SDM KPU secara menyeluruh. “Narasumber hari ini akan menambah wawasan kita tentang kecerdasan buatan, dan harapannya kegiatan ini benar-benar dilaksanakan secara optimal agar hasilnya bisa langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari,” ungkap Mashur. Narasumber Bimtek AI, Arief Pribadi, membagikan informasi mengenai AI. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Sebagai narasumber, hadir Arief Pribadi, seorang AI & Enterprise Cloud Architect yang berpengalaman dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan. Dalam materinya, Arief menjelaskan bahwa teknologi AI kini telah menjadi bagian integral dari dunia kerja modern. “AI memperkuat kemampuan berpikir dan produktivitas manusia. Teknologi ini bukan untuk menggantikan manusia, tetapi menjadi mitra kerja digital yang mampu membantu proses berpikir, analisis data, dan pengambilan keputusan,” jelasnya. Lebih lanjut, Arief menerangkan hubungan antara Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran mesin. Ia juga memperkenalkan konsep Large Language Model (LLM), yaitu teknologi yang menjadi dasar berbagai sistem cerdas seperti ChatGPT, yang mampu memahami konteks, mengolah bahasa alami, dan menghasilkan informasi baru berdasarkan data yang dimilikinya. Menurut Arief, keunggulan AI tidak hanya terletak pada kemampuannya menjawab pertanyaan dari basis data yang sudah ada, tetapi juga pada proses pencarian dan analisis data pendukung sebelum memberikan hasil akhir. Hal ini membuat AI mampu memberikan keluaran yang lebih relevan, cepat, dan akurat. “AI sudah dan akan terus menjadi mitra kerja digital kita di masa sekarang dan masa depan,” tambahnya. KPU Kota Banjar mengikuti Bimbingan Teknis AI yang diselenggarakan oleh KPU RI. (KPU Kota Banjar/Yodi Alvisyha) Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran KPU se-Indonesia, termasuk KPU Kota Banjar yang hadir secara aktif mulai dari unsur pimpinan komisioner hingga staf Divisi Data dan Informasi. Kehadiran penuh dari jajaran KPU Kota Banjar menjadi bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kompetensi dan adaptasi teknologi di lingkungan kerja. Dengan semangat kerja cerdas dan semangat pembelajaran berkelanjutan, KPU berharap penerapan kecerdasan buatan dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan inovasi dalam pengelolaan data pemilih maupun sistem informasi kepemiluan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta tidak hanya memahami konsep dasar AI, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai sarana untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, serta mewujudkan tata kelola pemilu yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.  


Selengkapnya
91

Pemutakhiran Data Pemilih Jadi Fokus Utama Rakor KPU se-Jawa Barat Semester II Tahun 2025

Kota Bandung, 16 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi KPU se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Kamis, 16 Oktober 2025, bertempat di Aula Setia Permana, KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat, dengan menghadirkan narasumber dari unsur penyelenggara pemilu dan mitra strategis, seperti Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta lembaga pemerhati kepemiluan. Suasana Rapat Koordinasi KPU se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperkuat koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota. Rapat koordinasi ini dimaksudkan sebagai forum evaluasi, pembelajaran, dan penyelarasan langkah kerja antar-KPU di seluruh wilayah Jawa Barat agar pelaksanaan PDPB berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akurasi, kemutakhiran, transparansi, dan inklusivitas. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, dalam sambutannya menegaskan bahwa data pemilih merupakan salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, setiap KPU kabupaten/kota perlu memastikan proses pemutakhiran berjalan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, terutama dengan Bawaslu dan Disdukcapil, agar setiap perubahan data kependudukan dapat segera direspons dan diintegrasikan ke dalam daftar pemilih. “Konsistensi dan kolaborasi adalah kunci dalam menjaga kualitas data pemilih. Kita harus bergerak serempak agar daftar pemilih yang kita hasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan PDPB Semester II Tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar KPU kabupaten/kota telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan sesuai pedoman, namun masih terdapat sejumlah kendala teknis seperti keterbatasan jaringan, validasi data ganda, serta optimalisasi penggunaan aplikasi SIDALIH. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan data menjadi salah satu prioritas yang harus terus dilakukan, disertai penguatan mekanisme pelaporan agar hasil pemutakhiran dapat disajikan secara cepat dan akurat. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjar, Moch. Wahab Hasbullah menyimak pemaparan materi dari narasumber. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Dari unsur eksternal, Johny Jeirry Wempie Sumampow, Ketua Koordinator Komite Pemilih Indonesia, menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses PDPB. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam mengecek dan memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih merupakan bentuk pengawasan sosial yang efektif. “PDPB bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara yang peduli terhadap demokrasi,” ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Yusfitriadi, Ketua Visi Nusantara Maju, yang menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ia berharap sinergi antara KPU dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memastikan dirinya tercatat dalam daftar pemilih secara benar. Sementara itu, Nuryamah, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif dan koordinasi berkelanjutan antara KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan PDPB berjalan transparan dan akuntabel. Pelaksanaan rapat koordinasi berlangsung dengan tertib, produktif, dan interaktif. Peserta dari berbagai kabupaten/kota turut memberikan masukan dan berbagi praktik baik dalam pengelolaan data pemilih di wilayah masing-masing. Beberapa isu yang mengemuka antara lain terkait pembaruan data pemilih pindahan, penghapusan data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta strategi optimalisasi penggunaan data hasil koordinasi dengan instansi lain seperti BPJS, Lapas, dan Dinsos P3A. Diskusi yang berlangsung hangat ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya komitmen untuk memperkuat komunikasi antar-KPU dan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan data. Dari seluruh rangkaian kegiatan, tersimpul kesepahaman bahwa keberhasilan PDPB tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis penyelenggara, tetapi juga pada komitmen bersama, integritas, dan partisipasi publik. Melalui forum koordinasi ini, KPU Provinsi Jawa Barat bersama KPU kabupaten/kota bertekad untuk terus memperbaiki tata kelola data pemilih agar semakin transparan dan kredibel. Kontingen KPU Kota Banjar menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi KPU se-Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025. (KPU Provinsi Jawa Barat/Andik Mulyana) Menutup kegiatan, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan rekapitulasi PDPB akhir tahun 2025. “Kita tidak hanya bekerja untuk memenuhi target administratif, tetapi juga untuk memastikan hak pilih setiap warga benar-benar terlindungi. Dari data yang akurat, kita membangun kepercayaan publik, dan dari kepercayaan itulah lahir pemilu yang berintegritas,” pungkasnya. Melalui rapat koordinasi ini, KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, inklusif, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas di Provinsi Jawa Barat.


Selengkapnya
82

Optimalisasi PDPB Akhir Tahun, KPU Kota Banjar Ikuti Rakor Datin Triwulan IV Tahun 2025

Banjar, 7 Oktober 2025 – Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjelang akhir tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Data dan Informasi (Datin) PDPB Triwulan IV yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meetings pada Selasa, 7 Oktober 2025, mulai pukul 10.12 WIB, dan diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, membuka cara rapat koordinasi daring Divisi Datin se-Jawa Barat. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha Rakor dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, yang dalam arahannya menekankan pentingnya konsolidasi akhir tahun sebagai momentum evaluasi dan proyeksi kerja PDPB. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan sistem kerja berbasis data dan digitalisasi yang menjadi fondasi bagi KPU di semua tingkatan. “PDPB akhir tahun sangat krusial. Kita harus memperkuat koordinasi kelembagaan, memperkuat transformasi digital melalui pemanfaatan SIDALIH sebagai alat kerja utama yang sudah terdigitalisasi. Rakor ini juga menjadi sarana evaluasi dan proyeksi atas kerja-kerja kita dalam PDPB sepanjang tahun,” ujar Ahmad Nur Hidayat dalam sambutannya. Lebih lanjut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat juga mengingatkan bahwa keberhasilan PDPB sangat ditentukan oleh sinergi dan konsistensi antar lembaga, terutama dalam memperbarui data pemilih secara akurat dan tepat waktu. Ia mengapresiasi kerja keras KPU kabupaten/kota yang terus menjaga ritme pemutakhiran data meski di tengah dinamika perubahan sosial dan administrasi kependudukan yang terus terjadi. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, memberikan arahan tanda rapat koordinasi dibuka. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Sesi berikutnya diisi oleh Divisi Data dan Informasi (Datin) KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, yang menyampaikan hasil evaluasi PDPB Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan laporan yang dihimpun, terjadi peningkatan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di beberapa kabupaten/kota. Peningkatan ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dalam pelaporan dan pemutakhiran data, baik dari masyarakat maupun dari lembaga mitra seperti Disdukcapil dan Bawaslu. Divisi Datin menegaskan bahwa tujuan utama Rakor ini adalah untuk mendengarkan pembaruan dan perkembangan PDPB dari setiap daerah, sekaligus memetakan potensi dan tantangan menjelang penutupan tahun berjalan. Sementara itu, Kabag Rendatin KPU Provinsi Jawa Barat dalam arahannya menyoroti beberapa hal teknis yang perlu menjadi perhatian bersama. Ia meminta KPU kabupaten/kota untuk memaksimalkan input Daftar Pemilih Khusus (DPK), memastikan tidak ada data yang tertinggal atau belum terakomodasi. Selain itu, koordinasi kelembagaan juga diharapkan terus dijaga secara intensif, baik dengan instansi pemerintahan maupun lembaga terkait lainnya. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Coktas (Pencocokan dan Penelitian Terbatas) secara berkelanjutan terhadap data yang perlu diidentifikasi ulang. “Setelah pleno PDPB selesai, kami mendorong agar KPU kabupaten/kota melakukan publikasi melalui media sosial dan kanal resmi masing-masing. Tujuannya agar masyarakat mengetahui perkembangan dan kerja-kerja PDPB di wilayahnya, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses pemutakhiran data pemilih,” terang Kabag Rendatin. Kadiv Rendatin KPU Kota Banjar. Moch. Wahab Hasbullah, menyampaikan proses PDPB Triwulan III Tahun 2025 di Kota Banjar. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha) Dalam kesempatan Rakor tersebut, Kadiv Rendatin KPU Kota Banjar, Moch. Wahab Hasbullah, turut menyampaikan paparan terkait perkembangan dan hasil pelaksanaan PDPB di Kota Banjar. Ia menjelaskan bahwa koordinasi kelembagaan di Triwulan III telah dilakukan secara intensif pada tanggal 10–25 September 2025, mencakup sejumlah instansi mitra seperti Disdukcapil, Bawaslu, Lapas, BPS, Kodim, BPJS, Dinsos P3A, serta seluruh kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah Kota Banjar. Selain koordinasi yang rutin dilakukan, Wahab juga menyampaikan bahwa di Triwulan IV tahun ini, KPU Kota Banjar memperluas jangkauan koordinasi dengan beberapa lembaga tambahan, yaitu Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat, guna memperoleh data potensi pemilih pemula berusia 17 tahun. Tidak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan Polisi Militer Kota Banjar untuk memperoleh informasi terkait anggota TNI baru yang mengalami perubahan status dari sipil menjadi militer, agar data kepemilihan mereka dapat segera diperbarui. Lebih lanjut, Wahab memaparkan bahwa pelaksanaan Coktas (Pencocokan dan Penelitian Terbatas) telah dilaksanakan dengan sasaran pemilih yang telah meninggal dunia berdasarkan data dari BPS dan BPJS, serta pemilih berusia di atas 100 tahun. Kegiatan Coktas ini melibatkan Bawaslu Kota Banjar dan didampingi oleh perangkat kecamatan, kelurahan, serta desa, dengan pelaksanaan yang berjalan tertib dan lancar. Semua hasil Coktas, kata Wahab, langsung diinput ke dalam aplikasi SIDALIH agar proses pembaruan data dapat terintegrasi secara digital dan transparan. Pelaksanaan Rakor Daring di Aula KPU Kota Banjar. (KPU Kota Banjar/Panji) Dalam proses tersebut, Wahab juga mengungkapkan adanya masukan dari Bawaslu Kota Banjar yang disampaikan melalui surat dinas. Bawaslu memberikan saran agar pemilih baru potensial berusia 17 tahun yang bersumber dari data Kementerian Agama dapat ditambahkan pada saat pleno PDPB. Menanggapi hal tersebut, Wahab menjelaskan bahwa penambahan data tersebut akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan PDPB Triwulan IV, karena pada saat pleno Triwulan III, sinkronisasi SIDALIH sudah ditutup sehingga perubahan data belum dapat dilakukan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan menyampaikan bahwa masukan tersebut akan dimasukkan dalam agenda PDPB Triwulan IV. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas data pemilih agar tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Wahab menegaskan. Melalui pelaksanaan Rakor Datin Triwulan IV ini, KPU Kota Banjar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga integritas data, serta meningkatkan transparansi publik dalam setiap tahapan PDPB. Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum konsolidasi akhir tahun yang mendorong seluruh jajaran KPU di Jawa Barat untuk semakin adaptif dalam menghadapi tantangan pemutakhiran data di era digital. Dengan semangat sinergi dan inovasi, KPU Kota Banjar siap melanjutkan kerja-kerja pemutakhiran data pemilih di Triwulan IV dengan lebih efektif, akurat, dan akuntabel, demi mewujudkan daftar pemilih yang bersih, mutakhir, dan inklusif.


Selengkapnya