Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pelayanan publik, seperti pada nilai dasar KPU yaitu KPU Melayani. Maka dari itu disiplin, tanggung jawab kerja dan etika harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas. Pertama yaitu Disiplin, yang merupakan pondasi utama dalam menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Seorang ASN yang disiplin akan mampu menjaga standar etika yang tinggi, serta menjaga citra pemerintah di mata masyarakat. Disiplin dalam bekerja berarti menghormati aturan yang berlaku, baik yang bersifat administratif maupun normatif. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil atau keputusan yang dibuat akan lebih tepat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai ASN, kita juga harus konsisten dalam melaksanakan tugas dan berintegritas. Tanpa hal tersebut, akan menjadi kendala bagi diri sendiri dan citra instansi serta tingkat kepercayaan masyarakan akan menjadi menurun. Maka, kedisiplinan yang tinggi akan membawa manfaat besar bagi kita sebagai ASN, instansi, masyarakat, maupun negara.   Selanjutnya, tanggung jawab mencerminkan profesionalisme ASN dalam menjalankan fungsinya. Kita sebagai ASN yang bertanggung jawab wajib bekerja dengan penuh kesadaran, tidak hanya menyelesaikan tugas seadanya dan yang penting selesai, tetapi juga berusaha memberikan hasil terbaik. Tanggung jawab juga mencakup kemampuan untuk menyelesaikan masalah (problem solving) dan berkontribusi dalam mencapai tujuan dalam organisasi. Yang terakhir dan yang paling penting adalah Etika. Etika sebagai ASN bukan hanya soal perilaku individu, tetapi juga tentang menjaga citra instansi. Sikap jujur, adil, transparan, dan tidak menyalahgunakan wewenang harus tetap diimplementasikan sebaik-baiknya. ASN dituntut untuk menjadi contoh dalam berperilaku, baik di lingkungan instansi dan antar instansi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pentingnya ketiga hal tersebut, ASN dapat menjalankan tugasnya secara optimal, membangun kepercayaan publik, serta berkontribusi nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani seperti nilai dasar pada ASN yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Ditulis oleh: Meilisya Beby Triyana - PMHPUU - CPNS Sekretariat KPU Kota Banjar Tulisan saya di atas didukung oleh dokumentasi berikut:

KPU bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan profesionalisme SDM KPU merupakan kunci keberhasilan pemilu. KPU harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Membangun profesionalisme sebagai insan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas. Ini mencakup peningkatan kompetensi SDM, penerapan prinsip-prinsip profesional, serta penguatan integritas dan etika dalam pelaksanaan tugas. Penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada prinsip-prinsip profesional, seperti jujur, adil, mandiri, akuntabel, dan berpedoman pada hukum. Prinsip-prinsip ini juga harus diterapkan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Penyelenggara pemilu juga harus menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya. Integritas mencakup kejujuran, transparan, dan akuntabel, sedangkan etika mengacu pada perilaku yang sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku KPU. Dalam sistem demokrasi, pemilu bukan hanya sebuah mekanisme politik lima tahunan, tetapi juga wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menjadi sangat vital. Menjadi insan KPU bukan hanya soal melaksanakan tugas administratif, tetapi juga membawa tanggung jawab moral dan konstitusional yang besar. Maka dari itu, menekankan makna menjadi insan KPU yang berintegritas dan profesional adalah sebuah keharusan. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, keberhasilan tidak hanya diukur dari lancarnya proses teknis, tetapi juga dari kepercayaan publik terhadap hasilnya. Oleh sebab itu, menekankan pentingnya menjadi insan KPU yang berintegritas dan profesional bukan sekadar slogan, melainkan sebuah panggilan tanggung jawab untuk menjaga pilar demokrasi Indonesia. Pemilu yang bersih dan kredibel hanya bisa diwujudkan oleh insan-insan yang bekerja dengan hati, pikiran, dan dedikasi penuh terhadap nilai-nilai luhur demokrasi. Ditulis oleh: Rofi Abdillah - PKSTI - CPNS Sekretariat KPU Kota Banjar Tulisan saya di atas didukung oleh dokumentasi berikut:  

Era demokrasi di Indonesia semakin hari semakin berkembang.  Profesionalisme dalam lembaga penyelenggara pemilu menjadi sangat krusial. KPU Jawa Barat, sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya di Provinsi Jawa Barat, menyadari pentingnya membangun sikap profesionalisme sejak dini di kalangan anggotanya. Disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja merupakan pondasi utama yang harus ditanamkan dalam setiap individu yang terlibat. Disiplin menjadi elemen pertama yang harus ditekankan. Dalam pelaksanaanya, ASN KPU harus mampu mematuhi waktu dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan disiplin yang tinggi, setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur. Selain itu, disiplin juga menciptakan suasana kerja yang produktif, di mana setiap anggota merasa terikat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Hal yang tak kalah pentingnya yaitu tanggung jawab. Selanjutnya, tanggung jawab adalah pilar Profesionalisme tidak dapat dibangun tanpa adanya tanggung jawab yang nyata. Setiap ASN KPU harus menyadari perannya dalam menjaga integritas pemilu. Tanggung jawab ini tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga pada masyarakat yang mengharapkan transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Dengan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, setiap keputusan yang diambil akan lebih dipertimbangkan dan berorientasi pada kepentingan publik. Etika kerja juga tidak kalah penting. KPU Jawa Barat menanamkan nilai-nilai etika yang tinggi pada para ASN yang ada di dalamnya. Hal tersebut termasuk kejujuran, keadilan, dan sikap terbuka terhadap kritik. Etika kerja yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Dengan menekankan disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja sejak awal penugasan, KPU Jawa Barat berkomitmen untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Hal ini diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis bagi seluruh masyarakat. Ditulis oleh: Yodi Alvisyha Anugrah Putra - PKSTI - CPNS Sekretariat KPU Kota Banjar Tulisan saya di atas didukung oleh dokumentasi berikut:

Halo para calon abdi negara di KPU Jawa Barat! Selamat datang di dunia yang penuh tantangan sekaligus kebanggaan. Kita sekarang berada di “garis depan” demokrasi, posisi yang butuh banget sikap profesional. Jadi, profesionalisme itu bukan cuma gelar keren, tapi kayak pondasi yang mesti dibangun dari nol, dari hari pertama kita gabung di sini. Nah, fondasi ini bakal nentuin seberapa jago kita ngejalanin tugas, seberapa gede kepercayaan masyarakat ke KPU, dan pastinya, seberapa sukses kita bareng-bareng nyuksesin pemilu nanti. Ada tiga hal penting yang wajib kita pegang erat dari awal banget penugasan: disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja. Yuk, kita bedah satu per satu, sambil nyambungin ke materi dasar hukum yang lagi Anda pelajari. Disiplin: Biar Proses Demokrasi Lancar Jaya! Disiplin itu intinya nurut sama aturan main. Di KPU, disiplin berarti patuh sama regulasi yang ada, kayak yang udah tertulis jelas di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bayangin aja kalau tiap tahap pemilu, dari daftar pemilih, verifikasi partai, sampai hitung suara, semuanya pada seenaknya sendiri. Wah, bisa-bisa berantakan dan kredibilitas pemilu kita dipertanyakan. Jadi, disiplin itu kunci biar semua jadwal dan prosedur jalan, biar prosesnya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ingat ya, sekecil apapun detailnya, bisa punya efek gede banget ke hasil akhir! Tanggung Jawab: Ngawal Amanah dari Rakyat! Kalau tanggung jawab itu, siap menerima konsekuensi dari apa yang kita lakuin dan keputusan yang kita ambil. Sebagai bagian dari KPU, kita lagi bawa amanah gede banget dari seluruh rakyat Indonesia buat bikin pemilu yang jujur dan adil. Ini lho yang tergambar di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi yang juga udah di-update. Setiap tugas, meskipun kelihatan sepele, punya dampak ke keseluruhan proses. Mau itu mastiin data pemilih akurat, ngertiin aturan yang rumit, atau nyiapin logistik pemilihan, semua butuh rasa tanggung jawab yang tinggi. Jangan pernah ngeremehin peran kita, karena kita bagian penting dari sistem yang jauh lebih besar! Etika Kerja: Integritas Nomor Satu! Etika kerja itu semacam kompas moral yang nuntun kita berperilaku di kantor. Di KPU, etika kerja berarti kita harus netral, objektif, dan punya integritas tinggi. Contohnya aja nih, keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2023 soal perubahan tipologi sekretariat, itu nunjukkin kalau KPU terus mau ningkatin efektivitas dan profesionalisme organisasinya. Artinya juga, kita harus menjauhi konflik kepentingan, enggak boleh memihak siapapun, dan selalu bertindak demi kepentingan umum. Kita itu cerminan KPU di mata masyarakat, jadi setiap tindakan kita juga nunjukkin citra lembaga ini. Integritas itu harga mati, apalagi di institusi yang tugasnya jaga tiang demokrasi! Mulai ngegas jadi profesional sejak dini itu ibarat investasi keren buat masa depan kita, dan juga buat masa depan demokrasi Indonesia. Dengan rajin berdisiplin, bertanggung jawab, dan punya etika kerja yang baik, kita bukan cuma jadi pegawai yang oke, tapi juga jadi agen perubahan yang ikut bikin pemilu kita makin mantap. Yuk, kita mulai petualangan ini dengan semangat dan komitmen penuh buat KPU Jawa Barat yang lebih profesional dan keren! Ditulis oleh: Rasyid Maulid Majid - PKSTI - CPNS Sekretariat KPU Kota Banjar Tulisan saya di atas didukung oleh dokumentasi berikut:  

Transisi dari warga negara biasa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah babak baru dalam perjalanan hidup, tak terkecuali bagi saya, Fidhina Fina Dalila, yang kini menjadi bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia khususnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar. Masa orientasi tugas yang saya ikuti secara hibrid, diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, telah membuka mata dan pikiran saya tentang betapa kompleks dan mulianya peran yang akan saya emban. Selama orientasi, kami dibekali beragam materi krusial, mulai dari hak dan kewajiban ASN, struktur organisasi KPU, hingga rincian tugas setiap divisi dalam Sekretariat Jenderal KPU. Pemahaman mendalam tentang alur dan undang-undang pemilu juga menjadi bekal utama. Semua informasi ini menegaskan bahwa menjadi ASN KPU bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan untuk berkontribusi pada pilar demokrasi bangsa. Sebagai warga negara, partisipasi kita dalam pemilu mungkin terbatas pada pemberian suara. Namun, kini, sebagai abdi negara di KPU, peran kami jauh melampaui itu. Kami adalah bagian dari organ penting yang memastikan setiap tahapan pemilu berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Ini adalah tanggung jawab besar yang menuntut integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi. Tentu saja, jalan ini tidak akan mulus tanpa tantangan. Kompleksitas regulasi, dinamika politik yang fluktuatif, serta harapan masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berkualitas, adalah sebagian dari tantangan yang akan kami hadapi. Apalagi, perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat juga menuntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Namun, di balik setiap tantangan, ada tekad kuat yang menyala. Tekad untuk mengimplementasikan setiap ilmu yang didapat selama orientasi, tekad untuk menjaga netralitas dan objektivitas, serta tekad untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kami sadar, setiap tindakan dan keputusan kami akan berdampak langsung pada kualitas pemilu dan pada akhirnya, masa depan bangsa. Transisi ini adalah sebuah kehormatan. Dari warga negara yang berhak memilih, kini kami adalah abdi negara yang bertugas memastikan hak pilih setiap warga negara terpenuhi dengan baik. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tak tergoyahkan, kami siap menghadapi segala tantangan demi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Ditulis oleh: Fidhina Fina Dalila - PKSTI - CPNS Sekretariat KPU Kota Banjar Tulisan saya di atas didukung oleh dokumentasi berikut: ​​​​​​