KPU Kota Banjar menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan layanan kepemiluan. Kegiatan yang digelar pada Kamis (13/11) di Aula KPU Kota Banjar ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat sebagai mitra strategis dalam ikhtiar berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas kebijakan.

Suasana Forum Komunikasi Publik (FKP) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar (KPU Kota Banjar/Panji)

FKP merupakan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran terkait layanan dan kebijakan KPU. Melalui forum ini, KPU Kota Banjar menegaskan komitmennya untuk terus mendengarkan aspirasi publik serta memastikan setiap kebijakan maupun layanan berbasis pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan publik.

FKP Bukan Program Formalitas

Dalam sambutan pembuka, Ketua KPU Kota Banjar Muhammad Mukhlis menyampaikan bahwa FKP adalah bagian dari tanggung jawab lembaga publik untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan kebijakan. KPU, menurutnya tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemilu, tetapi juga wajib menjaga keterbukaan informasi publik dan memperkuat prinsip-prinsip pelayanan publik serta memperkuat hubungan kelembagaan paska pemilu dan pemilihan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah yang telah terjalin selama tahapan berlangsung.

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar (KPU Kota Banjar/Panji)

“Forum ini bukan program formalitas. Ini adalah ruang dialog yang kami sediakan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diwakili oleh perangkat kewilayahan dalam hal ini perangkat kecamatan dan desa serta perwakilan unsur TNI dan POLRI dan unsur pendidikan"

Pada kesempatan tersebut, KPU juga memaparkan berbagai program dan inovasi yang sedang dikembangkan, terutama terkait peningkatan kualitas layanan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), pelayanan informasi melalui PPID, serta penebalan program pendidikan pemilih berkelanjutan bagi kelompok strategis seperti pemilih pemula dan kekompok perempuan.

Ragam Aspirasi Mengemuka

Sesi diskusi berjalan alot dan aktif, para peserta forum khususnya perwakilan dari unsur kewilayahan dan unsur pendidikan menyampaikan berbagai masukan mengenai layanan publik yang diselenggarakan KPU khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan segmen pemilih pemula di sekolah.

Isu akurasi data pemilih menjadi salah satu perhatian utama. Peserta meminta agar proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan pemerintah daerah dan kelurahan. Selain itu, peserta juga mengusulkan agar akses layanan terkait data pemilih dipermudah, terutama untuk proses pengecekan dan pengaduan masyarakat.

Perwakilan unsur pendidikan yang berhubungan langsung dengan kelompok pemilih pemula menyoroti perlunya metode sosialisasi yang lebih kreatif dan sesuai dengan karakter generasi muda digital. Mereka mengusulkan penggunaan konten edukatif berbasis media sosial, kolaborasi dengan sekolah dan kampus, serta penyediaan materi yang lebih interaktif agar pendidikan pemilih berkelanjutan dapat lebih mudah dipahami audiens.

Sementara itu, perwakilan dari TNI dan POLRI menyoroti perubahan agregat data pensiun dari waktu ke waktu yang menjadi bahan data potensial dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas).

Penyampaian Masukan dari Komandan Didtrik Militer 0613/Ciamis (KPU Kota Banjar/Panji)

Dari unsur media lokal, masukan mengarah pada peningkatan transparansi informasi serta komunikasi publik yang lebih cepat dan konsisten. Media menyampaikan kesiapan untuk mendukung KPU dalam membantu penyebaran informasi yang akurat agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai proses tahapan kepemiluan maupun paska  pemilu dan pemilihan.

Rencana Aksi dan Tindaklanjut

Menanggapi seluruh masukan, jajaran KPU Kota Banjar menyatakan bahwa aspirasi peserta akan masuk ke dalam dokumen rekomendasi resmi FKP yang menjadi landasan evaluasi dan perbaikan layanan dan kebijakan. KPU menegaskan bahwa forum partisipatif seperti ini merupakan bagian dari mekanisme peningkatan mutu layanan dan kebijakan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sambutan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar (KPU Kota Banjar/Panji)

KPU juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak harus menunggu forum resmi untuk menyampaikan aspirasi. Kanal layanan seperti PPID, media sosial resmi, serta layanan tatap muka di kantor KPU Kota Banjar selalu terbuka untuk setiap aspirasi publik. “Silakan sampaikan kapan pun. KPU terbuka menerima masukan dari masyarakat, karena itu adalah bagian penting dari penguatan demokrasi,” ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Data Moch. Wahab Hasbullah.

Membangun Kepercayaan Publik

Kegiatan FKP ditutup dengan penandatanganan berita acara serta penyampaian catatan rekomendasi yang merangkum keseluruhan aspirasi dan usulan peserta. Dokumen tersebut  menjadi bahan utama dalam penyempurnaan Service Level Agreement (SLA) standar operasional layanan, penguatan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan serta perencanaan program dan anggaran KPU di masa mendatang.

Dokumentasi Foto Bersama Forum Konsultasi Publik (FKP) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar (KPU Kota Banjar/Panji)

Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, KPU Kota Banjar berharap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan layanan serta kebijakan terus meningkat. KPU menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dicapai tanpa partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, kolaborasi, komunikasi dan aksi nyata bersama yang terbuka menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang jujur, inklusif, partisipatif dan berintegritas.