Berita Terkini

Banjar, 23 September 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar terus menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan menjalin koordinasi secara intensif bersama berbagai instansi strategis. Pada Selasa, 23 September 2025, KPU Kota Banjar melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 0613/Ciamis dan BPJS Kesehatan Kota Banjar dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini bukan hanya sekadar agenda rutin, tetapi juga momentum penting untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan data, dan membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan daftar pemilih yang inklusif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Kunjungan ke Kodim 0613/Ciamis

Rombongan KPU Kota Banjar diterima langsung oleh Komandan Kodim 0613/Ciamis, Letkol inf Afiid Cahyono,S.Sos,S.H,M.Han. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang hangat, penuh keakraban, dan mencerminkan kedekatan antarinstansi. Kegiatan ini diawali dengan perbincangan ringan seputar peran TNI dalam mendukung stabilitas demokrasi, keamanan tahapan pemilu, serta pentingnya memastikan data pemilih yang mencakup seluruh elemen masyarakat, termasuk para prajurit TNI yang memasuki masa pensiun. Kehadiran KPU di Kodim menjadi bentuk nyata pendekatan proaktif yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu untuk memperkuat basis data pemilih dari sumber yang kredibel.

Delegasi KPU Kota Banjar berfoto dengan Dandim 0613/Ciamis. (KPU Kota Banjar/Dik Dik)

Usai pertemuan awal, diskusi dilanjutkan bersama Tri Mulyaningsih serta staf PASI PERS Kodim 0613/Ciamis, Murtono dan Andri, yang secara teknis sehari-hari mengelola administrasi keanggotaan di lingkungan Kodim. Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Kota Banjar, Moch. Wahab Hasbullah,  menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan kedatangan, yakni untuk memperkuat koordinasi PDPB, khususnya menyangkut data anggota TNI yang pensiun dan beralih status menjadi pemilih baru. Ia menyampaikan bahwa selama ini pemutakhiran data di lingkungan Kodim dilakukan secara tahunan, sehingga dibutuhkan mekanisme lintas instansi agar informasi terbaru mengenai status anggota dapat lebih cepat dan akurat diintegrasikan ke daftar pemilih.

Penjelasan mengenai anggota TNI yang akan pensiun di wilayah Kota Banjar oleh bagian PASI PERS Kodim 0613/Ciamis. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha)

Diskusi berjalan dinamis dan penuh pertukaran informasi. Pihak Kodim menyampaikan berbagai dinamika keanggotaan TNI, termasuk kewajiban setiap prajurit yang pensiun untuk melapor ke Disdukcapil, BPJS, serta kelurahan/desa guna mengubah status menjadi purnawirawan. Penjelasan ini penting untuk memastikan tidak ada keterlambatan atau kekeliruan dalam pemutakhiran data. Dalam pertemuan ini juga dibahas perubahan ketentuan usia pensiun dari 53 menjadi 55 tahun, yang secara signifikan berdampak pada data pemilih potensial di masa mendatang.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Banjar, Joko Nurhidayat, menambahkan dengan menekankan mekanisme PDPB yang diplenokan setiap tiga bulan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik. Penegasan ini menunjukkan keseriusan KPU dalam mengolah setiap data hasil koordinasi lintas instansi sebelum disahkan melalui rapat pleno. Dari pihak Kodim, muncul usulan konkret agar ke depan dapat dilakukan rapat koordinasi lintas instansi (ralor) yang secara khusus membahas pemutakhiran daftar pemilih (muntarlih). Usulan ini disambut baik oleh KPU karena dapat menjadi forum efektif untuk mempercepat pembaruan data sekaligus menyamakan standar pemutakhiran di berbagai lembaga.

Kunjungan ke BPJS Kesehatan Kota Banjar

Pada hari yang sama, rombongan KPU Kota Banjar melanjutkan kunjungan ke Kantor BPJS Kesehatan Kota Banjar. Kedatangan disambut langsung oleh bagian SDM BPJS dengan penuh keramahan. Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis, dalam sambutannya menyampaikan maksud kunjungan ini, yaitu untuk memperkuat silaturahmi serta melakukan koordinasi intensif menjelang pelaksanaan pleno PDPB Triwulan III Tahun 2025. Ia menekankan bahwa koordinasi dengan BPJS sangat penting karena data kepesertaan jaminan kesehatan sering menjadi salah satu sumber rujukan untuk memvalidasi status kependudukan pemilih.

Bagian SDM BPJS Kota Banjar menyambut kedatangan KPU Kota Banjar. (KPU Kota Banjar/Dik Dik)

Dalam kesempatan itu, Muhammad Mukhlis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan BPJS yang selama ini telah menjamin kesehatan seluruh penyelenggara adhoc pemilu dan pilkada di Kota Banjar. Menurutnya, layanan BPJS yang menyeluruh telah berkontribusi besar terhadap kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada karena petugas lapangan merasa lebih terlindungi dan fokus menjalankan tugas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan lintas sektor dalam kesuksesan demokrasi.

Selanjutnya, Moch. Wahab Hasbullah memaparkan secara detail mengenai pelaksanaan PDPB dan program Coklit Terbatas yang sedang dijalankan KPU Kota Banjar untuk menjaga akurasi daftar pemilih di luar masa tahapan pemilu. Kasubbag Rendatin kemudian menambahkan penjelasan tentang penggunaan data bahan Coklit Terbatas yang bersumber dari BPJS, yang saat ini masih ditemukan perbedaan dengan hasil pengecekan data SIAK Kemendagri sehingga memerlukan verifikasi dan penyesuaian lebih lanjut. Menanggapi penjelasan tersebut, pihak SDM BPJS memberikan klarifikasi bahwa pemutakhiran database peserta BPJS dilakukan secara terpusat melalui aplikasi nasional, dengan validasi yang mengacu pada data Disdukcapil. Perbedaan data yang muncul biasanya disebabkan oleh penyalahgunaan data pribadi, keterlambatan pelaporan, atau hasil padanan dengan data BPS yang menyebabkan penduduk meninggal masih tercatat aktif. Sebagai solusi, BPJS menyarankan koordinasi lebih erat dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil untuk memperbarui data peserta BPJS secara berkelanjutan.

Moch. Wahab Hasbullah merespons dengan menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih memang penuh tantangan karena mobilitas dan dinamika penduduk yang tinggi. Namun dengan koordinasi yang baik seperti ini, diharapkan data pemilih di Kota Banjar dapat semakin akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menambahkan bahwa pleno PDPB tingkat kabupaten/kota dilaksanakan empat kali dalam setahun, dan untuk Triwulan III tahun 2025 akan digelar pada awal Oktober mendatang sehingga koordinasi dengan BPJS ini menjadi bagian dari persiapan yang sangat penting.

BPS Kota Banjar berkomitmen untuk membantu KPU Kota Banjar dalam menjaga data pemilih yang akurat. (BPJS Kota Banjar/Staf)

Komitmen Bersama

Melalui dua kunjungan tersebut, KPU Kota Banjar menegaskan kembali pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk menjaga validitas data pemilih. Sinergi bersama Kodim 0613/Ciamis dan BPJS Kesehatan Kota Banjar diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran pleno PDPB Triwulan III Tahun 2025, tetapi juga memperkuat basis data pemilih yang inklusif, mutakhir, dan terpercaya bagi seluruh warga Kota Banjar. KPU Kota Banjar percaya bahwa keberhasilan pemutakhiran data pemilih tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sistem, tetapi juga oleh kemauan semua pihak untuk berbagi data, menyamakan persepsi, dan bekerja bersama demi kualitas demokrasi yang lebih baik di masa depan.