Berita Terkini

Banjar, 20 Maret 2025 – Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, akurasi serta sinkronisasi data menjadi faktor krusial yang menentukan kredibilitas hasil pemilihan. Data yang valid dan akurat akan meminimalisir potensi sengketa, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan proses demokrasi berjalan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, KPU terus berupaya meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam pengelolaan data melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Sistem Satu Peta Data menjadi solusi dalam menyatukan berbagai sumber informasi menjadi satu basis data yang terintegrasi. Dengan penerapan sistem ini, validitas dan keakuratan data pemilih serta hasil Pemilu dan Pilkada dapat terjaga dengan baik. Selain itu, sistem ini memungkinkan sinkronisasi antar wilayah sehingga memudahkan dalam pemetaan serta analisis data guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih transparan.

Pembukaan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Satu Peta Data Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (KPU Kota Banjar/Moch. Wahab Hasbullah)

Bimbingan Teknis (Bimtek) Satu Peta Data Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada 19-20 Maret 2025 di Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten dalam bidang pengelolaan data kepemiluan. KPU Kota Banjar turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan mengirimkan tiga perwakilan, yaitu:

• Moch. Wahab Hasbullah (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
• Toni Rafyudin (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
• Bayu Faisal Nugraha (Operator Data Pemilih)

KPU Kota Banjar menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Satu Peta Data Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (KPU Kota Banjar/Toni Rafyudin)

Dalam Bimtek ini, perwakilan KPU Kota Banjar berperan aktif dalam diskusi serta memperoleh wawasan terbaru terkait integrasi data pemilu, pemetaan data pemilih, dan strategi peningkatan akurasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Beberapa materi penting yang dibahas dalam Bimtek ini antara lain:

• Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang disampaikan oleh Ruliadi, SE., M.Si., Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
• Peran Publik Dalam Reformasi Tata Kelola Data yang disampaikan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Tujuan dan Manfaat Bimtek

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan kualitas pengelolaan dan validasi data hasil Pemilu dan Pilkada, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya.
• Mewujudkan sistem informasi pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan setiap KPU Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan pengelolaan data dan memanfaatkan teknologi dalam pemetaan serta validasi data pemilih.

Harapan dan Langkah Selanjutnya

Sebagai tindak lanjut dari Bimtek ini, KPU Kota Banjar berkomitmen untuk:

• Mengimplementasikan hasil Bimtek dalam pengelolaan data pemilih di Kota Banjar, guna meningkatkan keakuratan dan efektivitas sistem informasi pemilu.
• Membangun sinergi dengan KPU Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat untuk memastikan optimalisasi sistem Satu Peta Data.

Diharapkan dengan langkah-langkah ini, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang dapat berjalan lebih efisien, terpercaya, serta mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Peserta Bimtek menyimak materi yang sedang disampaikan narasumber. (KPU Kota Banjar/Bayu Faisal Nugraha)

Dengan adanya partisipasi aktif KPU Kota Banjar dalam Bimtek ini, diharapkan seluruh aspek pengelolaan data pemilu semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Pemutakhiran data yang lebih akurat akan menjadi dasar bagi suksesnya demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Ke depan, hasil dari Bimtek ini harus dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pengelolaan data pemilih, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi proses demokrasi di Kota Banjar khususnya, dan Jawa Barat pada umumnya. Selain itu, sinergi antara KPU di berbagai daerah perlu terus diperkuat untuk mendukung kebijakan satu data yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sistem yang semakin baik, diharapkan setiap tahapan pemilu berjalan lebih lancar, akurat, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kehendak rakyat.